Jakarta - Agenda reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah menemukan bukti nyata kesuksesannya di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Raihan penghargaan “Lembaga dengan Kualitas Kebijakan Unggul” dalam Inovasi Kinerja Kementerian/Lembaga (IKK) Award 2025 menjadi penanda bahwa komitmen reformasi telah diinternalisasi dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan konkret yang berkualitas tinggi. Prestasi ini menunjukkan bahwa transformasi birokrasi bukan hanya wacana, tetapi dapat diukur melalui kualitas regulasi yang dihasilkan.
Badan POM telah melakukan berbagai terobosan dalam proses bisnis internalnya sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penyederhanaan prosedur, pemangkasan rantai birokrasi yang berbelit, dan pemanfaatan teknologi informasi secara masif telah menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien. Efisiensi ini kemudian tercermin dalam kecepatan dan ketepatan proses perumusan kebijakan, di mana suatu regulasi dapat disusun, dikonsultasikan, dan ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengorbankan kualitas.
Aspek transparansi juga menjadi perhatian utama. Badan POM secara proaktif mempublikasikan draf-draf regulasi yang sedang dirumuskan melalui website resminya untuk mendapatkan masukan publik. Selain itu, hasil kajian dan pertimbangan ilmiah yang mendasari suatu kebijakan juga sering kali dapat diakses, meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan publik untuk memahami alasan di balik suatu keputusan regulasi.
Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lembaganya berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Kami tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang berorientasi pada hasil, berintegritas tinggi, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Budaya kerja inilah yang kemudian menjadi pendorong lahirnya kebijakan-kebijakan inovatif.
Dampak dari reformasi ini sangat terasa bagi para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha. Dengan kebijakan yang lebih jelas dan proses yang lebih cepat, kepastian berusaha meningkat. Survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala oleh Badan POM juga menunjukkan tren peningkatan, mengindikasikan bahwa reformasi yang dilakukan berhasil menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi industri yang diatur.
Penghargaan IKK Award 2025 dari Kementerian PANRB ini diharapkan dapat memicu semangat dan menjadi benchmark bagi kementerian dan lembaga lain. Keberhasilan Badan POM membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen kolektif, birokrasi Indonesia dapat berubah menjadi lebih adaptif, melayani, dan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Kedepannya, Badan POM bertekad untuk tidak berpuas diri. Lembaga ini akan terus memperdalam reformasi birokrasinya, dengan fokus pada penguatan pengawasan berbasis digital, peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan percepatan adopsi praktik-praktik terbaik internasional. Tujuannya tetap sama: menciptakan sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh dan dapat diandalkan oleh seluruh rakyat Indonesia.