Dukung Kemandirian Farmasi, BPOM Apresiasi Produksi Obat TNI Dan Apotek Desa

Kamis, 11 Desember 2025

    Bagikan:
Penulis: Alvin Pratama
Dalam asistensi regulatori di Bandung, Kepala BPOM nyatakan dukungan terhadap produksi obat oleh TNI sebagai langkah strategis mencapai kemandirian dan menjamin ketersediaan obat untuk kepentingan pertahanan negara. (Dok. BPPOM)

Bandung - Pada acara pembukaan Asistensi Regulatori Tematik "ASPIRASI" di Bandung, selain fokus pada Tuberkulosis (TBC), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar juga menyampaikan dukungan penting terhadap dua program strategis nasional lainnya. Ia secara tegas menyatakan dukungan BPOM terhadap pengembangan Apotek Desa dan produksi obat yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada Rabu (10/12/2025), menegaskan peran BPOM tidak hanya dalam pengawasan obat komersial, tetapi juga dalam mendukung upaya kemandirian dan ketahanan di bidang farmasi. Dukungan ini sejalan dengan semangat kegiatan asistensi yang berlangsung dari 8 hingga 11 Desember 2025 untuk memperkuat akses kesehatan.

Produksi obat oleh TNI dinilai Taruna Ikrar sebagai langkah strategis yang memiliki nilai ganda. Di satu sisi, upaya ini bertujuan untuk mencapai kemandirian di sektor farmasi, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar dalam situasi tertentu. Di sisi lain, yang lebih krusial, produksi ini bertujuan memastikan ketersediaan obat yang andal dan berkualitas untuk kepentingan pertahanan negara. Hal ini menjadi penting dalam kerangka ketahanan nasional, di mana ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan esensial untuk personel militer dan operasi harus terjamin secara mandiri.

Sementara itu, dukungan terhadap Apotek Desa merupakan bagian dari upaya memperluas akses kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Apotek Desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak penyediaan obat-obatan esensial yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat pedesaan. Dengan mendukung program ini, BPOM turut memastikan bahwa obat yang disalurkan melalui Apotek Desa memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan, sehingga kesehatan masyarakat di daerah juga terlindungi.

Dukungan ini tidak terlepas dari visi besar BPOM dalam memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Seperti diungkapkan Taruna Ikrar, pendekatan BPOM mencakup pembinaan dan pendampingan, yang tentunya juga dapat diarahkan kepada unit produksi obat TNI dan pengelola Apotek Desa. Dengan memberikan bimbingan regulatori, BPOM membantu memastikan bahwa seluruh rantai produksi dan distribusi obat, termasuk dari jalur non-komersial ini, berjalan sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Konteks pernyataan dukungan ini disampaikan dalam kegiatan yang juga berfokus pada percepatan eliminasi TBC 2030. Indonesia, seperti ditekankan Taruna Ikrar, masih menghadapi beban TBC yang sangat besar sebagai peringkat kedua di dunia. Oleh karena itu, segala upaya untuk memperkuat sistem farmasi nasional, baik melalui industri konvensional, TNI, maupun Apotek Desa, pada akhirnya akan berkontribusi dalam pertempuran melawan penyakit seperti TBC dengan memperkuat fondasi ketersediaan obat.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menunjukkan komitmennya melalui tindakan nyata dengan menyerahkan berbagai sertifikat dan izin edar kepada industri farmasi. Penyerahan Sertifikat CPOB, CDOB, dan 35 izin edar obat (termasuk untuk TBC) merupakan contoh bagaimana pendampingan regulatori dapat berbuah hasil. Model pendampingan serupa diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi obat TNI dan standarisasi Apotek Desa.

Dukungan dari pemangku kepentingan lain, dalam hal ini industri farmasi, juga mengalir. Ketua Umum GPFI Jawa Barat, Donny Hardiana, mengapresiasi kegiatan asistensi yang dinilainya efektif menjawab tantangan industri. Semangat kolaborasi antara regulator, industri, dan institusi seperti TNI serta penggerak Apotek Desa, merupakan kunci menciptakan ekosistem farmasi nasional yang mandiri, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pernyataan dukungan BPOM terhadap produksi obat TNI dan Apotek Desa bukanlah langkah insidental, melainkan bagian integral dari strategi besar untuk membangun ketahanan kesehatan nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, BPOM berupaya memastikan bahwa kemandirian di bidang farmasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dari tingkat desa hingga tingkat strategis pertahanan negara.

(Alvin Pratama)

Baca Juga: Di Balik Layar: Bagaimana Algoritma Media Sosial Menjebak Pengguna Dalam Siklus Doom Scrolling Yang Merugikan
Tag

    Bagikan:

Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.